MEDAN | Salah seorang aktivis muda Sumatera Utara, Ahmad Fahmi SB angkat bicara terkait kisruh Partai Demokrat hingga terjadinya Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang. Minggu (21/3/2021).
Fahmi yang juga mantan Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Medan periode 2019 - 2020 menilai polemik KLB di Deli Serdang merupakan persoalan internal Partai Demokrat yang seyogyanya mampu diselesaikan di dalam tubuh partai itu sendiri.
"Dengan tergelarnya KLB di Deli Serdang dan memunculkan nama Jend. Purn. Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, barang tentu menjadi tamparan keras bagi AHY dalam karir kepemimpinannya di partai berlogo mercy itu," kata Fahmi
Ia beranggapan polemik yang menimpa Partai Demokrat ini bentuk ketidakmampuan dan kegagalan AHY dalam mengelola kelembagaan partainya.
"Polemik yang terjadi ditubuh partai Demokrat ini mengisyaratkan ada kekeliruan dalam pengelolaan partai tersebut," sebut Ahmad.
//Akibat Oligarki Kekuasaan dan Dinasti Kepemimpinan
Sepanjang pengamatan dan analisisnya, Ahmad mengatakan bahwa hal ini terjadi dikarenakan adanya oligarki kekuasan dan dinasti kepemimpinan di partai tersebut.
"Sebagai pemuda saya konsern terkait dinasti kepemimpinan, yang bagi saya sangat mencederai pilar demokrasi, saya sangat prihatin dan menyesalkan persoalan dinasti kepemimpinan tersebut," sebutnya.
Fahmi mengatakan Tren politik kekerabatan itu sebagai gejala patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi.
"Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural. Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural," katanya.
"Dinasti politik harus dilarang dengan tegas, karena jika makin maraknya praktek ini maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan atau macet," sambungnya
Dengan politik dinasti, kata Ahmad membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan. Tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, dimana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga.
"Pada akhirnya hal ini jelas sangat mencederai proses demokrasi," bebernya.
Fahmi mengajak Pemuda dan mahasiswa di seluruh Indonesia untuk melek berpolitik.
"Kita sebagai pemuda dan mahasiswa harus tegas menolak praktik - praktik dinasti kepemimpinan seperti ini agar kedepan menjamin hadirnya pemimpin - pemimpin berkualitas," ungkapnya.
Untuk itu, Ahmad yang akrab dengan panggilan AFSB menginisiasi sebuah gerakan pemuda yang bernama "Barisan Mahasiswa dan Pemuda Pilar Demokrasi"
"Sebagai langkah awal melawan gerakan - gerakan yang mendukung lahirnya politik dinasti dengan memberikan dukungan kepada ketua umum terpilih Jend Purn Moeldoko pada KLB di Deli Serdang," katanya.
Fahmi mengatakan bahwa Moeldoko memiliki track record yang baik dan luar biasa. Beliau itu sosok pemimpin yang cerdas, kuat, elegan serta memiliki kecakapan dalam memimpin sebuah lembaga dan yang paling penting adalah kepribadian Moeldoko yang sangat simpati menghargai orang lain bahkan menghargai bawahannya.
"Ketika menjabat sebagai Jenderal maupun setelah menjadi purnawiran. hal hal inilah yang menjadikan beliau pantas dan sangat layak sebagai seorang pemimpin dalam gerakan melawan dinasti politik yang merusak sistem dan pilar demokrasi di tanah air ini," jelas Fahmi .
Untuk itu, dia memastikan Gerakan "Barisan Mahasiswa dan Pemuda Pilar Demokrasi" siap memberikan dukungan penuh secara moral dan pemikiran untuk bersama melawan praktik - praktik dinasti politik tersebut.(Sigit)
