MEDAN | Aliansi Mahasiswa Peduli Masyarakat Sumatera Utara (AMPM-SU) menyatakan komitmennya untuk kembali turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa Jilid 2 di depan Mapolda Sumatera Utara.
Aksi ini merupakan bentuk desakan tegas agar pihak kepolisian segera menindak manajemen Tempat Hiburan Malam (THM) Star High di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yang diduga menjadi sarang peredaran narkotika.
Dugaan Pelanggaran SOP dan Peredaran Narkoba
Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Welvindra Gultom, menyoroti operasional Star High yang berlokasi di Kualuh Hulu, Labura. Selain diduga melanggar jam operasional dan tidak memiliki izin yang sah (cacat SOP), tempat tersebut dituding menjadi lokasi transaksi narkoba yang meresahkan warga sekitar.
"Laporan masyarakat menyebutkan bahwa di balik gemerlap lampu Star High, terdapat aktivitas yang melanggar hukum dan agama. Lokasi ini diduga kuat menjadi tempat transaksi narkoba, baik untuk dikonsumsi di tempat maupun diedarkan luas. Ini ancaman serius bagi generasi penerus bangsa," ujar Welvindra. Rabu (28/1/2026).
Lebih lanjut, AMPM-SU mencurigai adanya keterlibatan langsung pihak manajemen berinisial B yang diduga tidak hanya sebagai pemilik usaha, tetapi juga aktor intelektual peredaran narkoba di lokasi tersebut.
Pihak mahasiswa juga melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Polres Labuhanbatu Utara.
Mereka menduga adanya praktik "pembiaran" atau kerja sama di bawah meja yang membuat bisnis haram tersebut tetap eksis meski telah berlangsung lama.
"Kami mendesak Kapolda Sumut turun langsung ke lapangan. Tidak adanya tindakan tegas dari Polres Labura memicu dugaan bahwa oknum aparat justru menjadi 'tameng' bagi bisnis ini," tegas Welvindra.
Ancaman Aksi Berkelanjutan
Koordinator Lapangan, Bayu Setyawan, menyatakan kekecewaannya terhadap respons pihak Polda Sumut pada aksi sebelumnya yang dinilai hanya memberikan jawaban normatif. Ia mengancam akan terus menggelar aksi "berjilid-jilid" hingga ada langkah nyata berupa penangkapan pihak manajemen Star High.
"Jika Polda Sumut tetap tutup mata dan telinga, publik akan menilai bahwa Polri lebih berpihak pada oligarki dan pemilik modal daripada masyarakat. Kami akan kawal kasus ini sampai ke akar-akarnya hingga tuntas," pungkas Bayu.(Red)
