BATUBARA | Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo telah menunjuk Kabupaten Batu Bara adalah tempat strategis Industri Nasional, yang mana para industri dan pemodal luar negeri memusatkan usahanya di salah satu Kabupaten Kota di Sumatra Utara ini.
Dengan akan dibangun pelabuhan terbesar di Indonesia ini. Kabupaten Batu Bara juga akan dibangun ratusan industri yang akan menampung 50.000 tenaga kerja dan kabupaten inipun akan menjadi kota terbesar yang ada di Sumatra Utara.
Dengan adanya pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah Pusat pastinya akan banyak penduduk di wilayah ini yang akan diganti untung lahan tanah maupun rumah yang sudah menjadi target pembangunan di Kabupaten Batu Bara.
Diprediksikan juga timbul permasalahan lahan tanah kepemilikan yang terjadi, baik lahan sertifikat maupun garapan masyarakat, iemunculan para mafia tanah di daerah itu akan membuat kegaduhan dan permasalahan masyarakat.
Komisi 2 DPR RI yang diwakili Dr. Junimart Girsang SH.M.B.A.MH. pada dapil pemilihan di Kabupaten Batu Bara berkunjung ke Polres Batu Bara, dalam silaturahminya mengajak Kapolres Batu Bara AKBP Ikhwan Lubis SH.,MH untuk bekerja sama memberantas para Mafia tanah yang ada di Kabupaten Batu Bara.
"Saya dan Kapolres bersahabat sejak lama, saya simpati kepada sosok Kapolres yang mendapat julukan Sang Pejuang Dhuafa, kami di Komisi 2 DPR RI siap membantu beliau dalam kifrahnya membantu parah fakir miskin dan anak anak yatim," ungkap Dr. Junimart Girsang
"Kami komisi 2 DPR RI akan bekerja sama menangani permasalahan yang ada di masyarakat tentang para mafia tanah yang nantinya akan membuat para masyarakat mejadi permasalahan yang tidak baik. Pastinya daerah ini tidak menjadi aman dan kondusif. Kemungkinan para investor yang akan membuka usaha di tempat kita menjadi enggan," jelasnya
Kapolres Batu bar AKBP Ikhwan SH.MH. Mengatan dalam pertemuanya menjelaskan, pertemuan ini sebagai dua sahabat yang sudah lama tak bertemu, membahas tentang permasalahan yang terjadi nantinya di Kabupaten Batu Bara tetang sengketa pertanahan dan lahan masyarakat, kususnya yang akan menjadi tempat industri strategis nasional ini.
"Sesuai kesepakatan saya akan membersikan permasalahan masyarakat dari para mafia tanah. Kami akan bertindak tegas dan akan menangkap para mafia tanah yang kemungkinan mengacaukan dan menghambat pembangunan saat ini, hal ini akan kami selidiki di lokasi lahan yang akan menjadi prioritas pembangunan. Jelas kami akan tangkap orang-orang yang terbukti merekayasa kepemilikan hak masyarakat," tandas Kapolres.(Sigit/Putra)
