MEDAN | Pembangunan pasar Nawacita termasuk salah satu program Presiden Joko Widodo yang dinantikan oleh masyarakat kecil khususnya para pedagang di Deliserdang, Sumatera Utara. Rabu (31/5/20223).
Hingga saat ini, pedagang yang menjajakan jualannya di MMTC menantikan realisasi program Pasar Nawacita tersebut.
Sejumlah pihak menilai, ada yang tidak singkron antara program pasar Nawacita di Propinsi lain yang ada di Indonesia. Di Provinsi lain sudah direalisasikan semua, hanya saja di Deliserdang ini yang belum terlaksana.
Informasi yang dihimpun dilapangan, bahwa PTPN II hanya memberi lahan 1,7 Ha kepada pedagang dan itu hanya berlaku untuk 5 Tahun saja. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan program Jokowi yang sebelumnya menyebut lahan milik PTPN ll dihibahkan seluas 6 hektar.
Seperti di sampaikan oleh Bendahara Koperasi Pasar Nawacita Ojak Sinambela pada Sabtu (27/5) lalu.
" Pada Tahun 2016 sekitar bulan November, Kepala Staff Kepresidenan RI Teten Masduki bersama Dirut PTPN II Teten Djaka Priana menandatangi peresmian peletakan batu pertama Pembangunan Pasar Tradisional Nawacita yang di hibahkan oleh PTPN II seluas 6 Ha, dan proses hibah saat juga di ketahui oleh Gubernur Sumatera Utara pada waktu itu Ir.H.T.Erry Nuradi, M.Si dan Bupati Deli Serdang H.Ashari Tambunan," ucapnya.
Namun seiring berjalannya pembangunan, pihak pengamanan PTPN II menghancurkan bangunan bangunan pasar yang ada di Pasar Tradisional Nawacita.
Ojak mengatakan bahwa ketika pembangunan tersebut baru saja dimulai, pihak pengamanan PTPN II sudah dengan tergesa - gesa menghancurkan seluruh bangunan mereka.
" Jadi pas baru di bangun pasar ini bang, ada pihak pengamanan dari PTPN II yang sering di sebut Papam menghancurkan bangunan bangunan ini, pakai alat berat mereka hancurkan semua," sambung Ojak.
Sekitar tahun 2020, Pihak PTPN II malah secara sepihak membuat surat perjanjian sewa menyewa dengan Koperasi Pasar Nawacita untuk masa sewa 5 Tahun.
" Jadi pas 2020 kemarin ketua kami di intimidasi untuk menandatangi surat perjanjian sewa menyewa bang, karna kami masyarakat kecil ini awam dengan masalah hukum, di suruh lah ketua kami menandatangani perjanjian sewa menyewa itu," lanjutnya.
Namun anehnya, lahan yang seharusnya di hibahkan untuk pembangunan Pasar Nawacita ini luasnya 6 Ha, mereka hanya mengakui 1,7 Ha, artinya PTPN II ini melanggar instruksi dan program Presiden Jokowi untuk membangun Pasar Nawacita bang" seru Ojak.
Dari pantauan awak media di lokasi Pasar Nawacita yang terletak di Desa Sampali Percut Seituan pada Sabtu (27/5), banyak terlihat puing puing bekas bongkaran bangunan pasar yang di hancurkan oleh pihak PTPN II.
Pengelola Koperasi Pasar Nawacita juga memberi kebebasan pembayaran atau menggratiskan lokasi berjualan untuk para pedagang yang ada di Kota Medan yang mau berdagang di Pasar Nawacita.
" Gratis kami kasih bang untuk pedagang yang mau berdagang di Pasar Nawacita, Program Gratis ini kami sediakan sampai masa pembangunan pasar selesai, itu lah cara kami mensukseskan Program Nawacita Bapak Jokowi", Sambung Bendahara Koperasi Nawacita.
Kami berharap Presiden Jokowi segera menuntaskan permasalahan ini, karna kalau Pasar Nawacita ini jadi bang, semua pedagang yang ada di Kota Medan akan terlepas dari ikatan mafia mafia penyewa kios di pasar pasar Kota Medan khususnya Mafia Pasar MMTC Medan yang menyewakan kios kiosnya dengan harga sampai Rp 40 Jutaan yang sangat mencekik para pedagang kecil, ketusnya.
Kalau bisa pun bang, para mafia Pasar MMTC itu di proses juga sekalian, jangan semena mena mereka memberi harga sewa kios sesuka hati mereka, tutupnya.
Dilain sisi, Aktivis Ria Sitorus juga menuturkan hal yang senada. Menurutnya, setelah melakukan investigasi mendalam bahwa para pedagang benar - benar dijadikan "sapi perahan" oleh mafia pajak MMTC.
" Hasil investigasi kita dilapangan, para pedagang benar - benar terbebani biaya bayar lapak di MMTC. Memperkaya pengelola saja dan para pedagang hanya sibuk memikirkan utang pembayaran sewa lapak" ujarnya.
Ria Sitorus juga mendorong agar pasar Nawacita segera direalisasikan untuk meringankan beban para pedagang.
Terpisah, Humas PTPN ll Rahmat Kurniawan ketika dihubungi kru awak media hanya menjawab datar - datar saja. Ia hanya mengatakan akan mengecek informasi itu.
"Lokasinya dimana Bang, Baik Bang, ntar saya cek ya Bang" sebutnya menjawab wartawan. (Sigit)
